Jurnalikanews – Di penghujung November 2025, pulau Sumatera kembali berduka. Hujan
lebat berkepanjangan akibat siklon tropis di Selat Malaka memicu banjir bandang dan tanah
longsor di sejumlah wilayah, terutama di provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Air datang tanpa kompromi terlebih dahulu. Sungai-sungai meluap, lereng rawan longsor
ambruk, dan aliran lumpur serta material kayu memenuhi area perkampungan. Banyak rumah
yang porak-poranda, infrastruktur rusak parah, dan masyarakat terpaksa mengungsi secara
massal. Kerusakan lingkungan dan tekanan ekstrem dari cuaca membuat tragedi ini menjadi
salah satu bencana ekologis paling hebat dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 3-4 Desember
2025, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar
telah mencapai 753 jiwa. Selain itu, ratusan orang hilang dan ribuan lainnya terluka. Data
menunjukkan bahwa sekitar 576.300 warga dipaksa mengungsi. Lebih dari 3,3 juta jiwa
terdampak secara langsung, baik dari sisi kehilangan tempat tinggal, kerusakan rumah dan
infrastruktur, hingga trauma psikologis serta ketidakpastian masa depan. Kerugian materi pun
diprediksi sangat besar. Sebuah studi memperkirakan dampak ekonomi dari bencana ini
mencapai sekitar Rp 68,67 triliun secara nasional, termasuk kerusakan rumah, jalan,
jembatan, lahan pertanian, serta hilangnya mata pencaharian dan fasilitas publik.
Di tengah kesedihan dan duka, muncul kembali isu utama bahwa ekspansi perkebunan kelapa
sawit serta alih fungsi hutan diduga berperan besar dalam memperparah tragedi ini. Merujuk
pada hasil riset yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada, hutan alam memiliki sistem
penyerapan air yang jauh lebih efektif daripada kebun monokultur seperti sawit. Hutan
memiliki kanopi dan lantai hutan yang mampu menahan hujan, menyerap air, serta
memperlambat aliran permukaan. Sebaliknya, kebun sawit memiliki struktur akar dangkal,
lantai tanpa serasah, dan permukaan tanah yang cenderung padat. Sehingga, ketika hujan
deras melanda, air langsung mengalir cepat ke sungai sebagai limpasan permukaan membawa
tanah dan sedimen yang meningkatkan risiko banjir serta longsor. Meski begitu, berbagai
organisasi lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama sejumlah lembaga terkait tetap menegaskan bahwa hilangnya tutupan hutan secara signifikan
di tiga provinsi terdampak menunjukkan korelasi kuat dengan meningkatnya kerentanan
terhadap bencana hidrologis.
Menariknya, di tengah perdebatan ekologis ini, Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu
lalu menegaskan bahwa kelapa sawit juga merupakan pohon dan menyerap karbon dioksida,
sehingga menurutnya perluasan sawit tidak seharusnya dianggap sebagai bagian dari
deforestasi. Menurut Presiden Prabowo Subianto, lantai kritisnya adalah melihat sawit
sebagai aset strategis yang penting bagi perekonomian dan ekspor Indonesia. Ia menyatakan
bahwa ketergantungan banyak negara terhadap sawit Indonesia menjadi salah satu alasan
utama untuk tetap mengeksploitasi lahan sawit. Namun, di tengah bencana ini, banyak
ilmuwan, aktivis lingkungan, dan pihak masyarakat sipil menolak pandangan tersebut.
Mereka berargumen bahwa meskipun secara kasat mata sawit memiliki daun dan nampak
seperti pohon, fungsi ekologis dan hidrologisnya jauh berbeda dibanding hutan alam.
Pernyataan bahwa sawit itu pohon dan menyerap karbon dioksida seperti pohon pada
umumnya memang secara literal tidak salah. Namun, secara ilmiah dan ekologis, pernyataan
itu mengabaikan perbedaan fundamental antara hutan alam dan perkebunan monokultur
seperti sawit. Ketika sistem ekologis rusak, maka fungsi hutan sebagai penyerap air, penahan
tanah, dan pengatur siklus hidrologi ikut hilang. Dalam konteks bencana di Sumatera akhir
November 2025, banyak pihak menilai bahwa perusakan hutan dan alih fungsi lahan telah
melemahkan bentang alam, sehingga ketahanan ekologis terhadap hujan ekstrem menurun
drastis. Lebih jauh lagi, estimasi kerugian materi dan ekonomi akibat bencana ini mencapai
puluhan triliun rupiah secara nasional yang menunjukkan bahwa biaya dari kerusakan
ekosistem jauh lebih besar dibanding keuntungan dari alih fungsi lahan. (TSK)
Sumber:
Fakta-fakta Banjir dan Longsor Sumatera, Dari Dampak Hingga Penyebab | tempo.co
Update BNPB: 753 Meninggal Dunia akibat Banjir-Longsor di Sumatera
Sawit Bikin Sewot: Kenapa Dibilang Bukan Pohon, Jadi Biang Kerok Banjir Sumatra?