JURNALIKA

Jurnalistik Politeknik AKA Bogor

Rapat Dengar Pendapat
Berita Berita Eksternal Recent Update

Rapat Dengar PendapatUU No. 01 Tahun 2019 Tentang Sistem Keuangan Ikatan Mahasiswa Politeknik Aka

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Jurnalikanews- Sabtu, 05 September 2020 telah berlangsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA (DPM IMAKA). Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan secara virtual menggunakan google meet ini berlangsung dari pukul 19.30 – 20.20 WIB. Dengan dihadiri setidaknya 40 mahasiswa, yang diantaranya merupakan  perwakilan kelengkapan organisasi IMAKA, rapat ini dilaksanakan dengan baik dan lancar, serta waktu yang digunakan juga relatif cepat.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) merupakan salah satu tahap dalam rangka mengamandemen peraturan, dimana DPM selaku perwakilan mahasiswa mendengarkan pendapat, saran , dan kritikan dari anggota IMAKA terkait isi dari peraturan yang akan di ubah. Saran, masukan dan kritikan dari anggota IMAKA  inilah yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengubah peraturan tersebut. Agenda RDP ini bukanlah agenda rutin yang dilakasanakan setiap periodenya, namun hanya dilaksanakan jika terjadi perubahan terkait isi dari UU yang dirasa sudah tidak relevan lagi jika tetap dipertahankan. Agenda ini dilakukan untuk membahas beberapa rencana perubahan pasal terkait sistem keuangan di IMAKA. Hal ini dilatarbelakangi adanya penyesuaian sistem di IMAKA dan adanya masukan dari Komisi 2 DPM IMAKA terkait sistem keuangan pada peraturan tersebut.

Agenda ini dibuka Gita selaku master of ceremony , dilanjutkan dengan pembacaan tilawah dan tanya kabar dari perwakilan setiap komponen. Agenda dilanjutkan dengan pembahasan pasal-pasal dan ayat-ayat yang akan dirubah, dipimpin oleh Radhi Asshiddiq. Mekanisme pembahasan dilakukan dengan menjelaskan pasal yang dirubah satu persatu, dibuka pertanyaan ataupun usulan dan saran untuk pasal tersebut, kemudian diperlihatkan pembanding dari pasal sebelum dilakukan perubahan.

Terdapat 4 pasal yang mengalami perubahan dan dilakukan pembahasannya pada RDP kali ini. Pasal tersebut diantaranya Pasal 6 ayat 5, membahas tentang syarat-syarat pengalokasian dana subsidi dana kegiatan. Dimana sebelum dilakukan perubahan, disebutkan presentase subsidi tertinggi kegiatan adalah 25% dari total pengalokasian dana yang diterima oleh kelengkapan organisasi. Setalah dibahas , disepakati perubahan pasal tersebut menjadi, presentase subsidi tertinggi kegiatan dibagi menjadi 3 bagian, dimana maksimal 25% untuk yang memiliki 4 program kerja legal, maksimal 35% untuk yang memiliki 3 program kerja legal, dan maksimal 50% untuk yang hanya memiliki 2 program kerja legal. Perubahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hal yang sama dengan tahun sebelumnya, dimana Undang- Undang pasal 6 ayat 5 tidak relevan sehingga tidak bisa digunakan karena dianggap merugikan organisasi / UKM yang memiliki program kerja lebih sedikit dari empat program kerja.

Pasal yang selanjutnya dibahas adalah pasal 7 ayat 4 , yang menjelaskan tentang nota kegiatan. Sebelum dilakukan perubahan, pasal 7 ayat 4 hanya menjelaskan bahwa setiap organisasi hanya perlu menyiapkan bukti nota dalam bentuk hard copy. Namun, setelah dilakukan perubahan terhadap pasal ini, nota kegiatan dibagi menjadi dua, yakni nota berupa soft copy, dan hard copy. Maksud dari dikeluarkannya peraturan ini adalah agar bendahara-bendahara dari kelengkapan organisasi tidak perlu bingung dan meminta kembali nota yang sudah diberikan sebagai lampiran LPJ kepada DPM, selain itu agar sewaktu-waktu jika terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap nota hard copy setiap kelengkapan organisasi, bendahara masih menyimpan nota dalam bentuk soft copy yang selalu tersimpan.

Pasal 11 ayat 2  perihal transparasi dana juga dilakukan perubahan dan pembahasan. Setelah ini, transparansi dana akan disebarluaskan secara online ( dikirim berupa link ) dan secara offline ( ditempel pada mading DPM IMAKA) yang berada di kampus. Hal ini ditujukan agar seluruh mahasiswa AKA dan civitas akademik tau secara garis besar penggunaan dana oleh organisasi yang ada di IMAKA.

Selanjutnya, perubahan pasal 8 ayat 1 terkait pelanggaran teknis yang dilakukan. Dilakukan penghapusan penjelasan poin-poin apa saja yang menjadi tolak ukur pelanggaran yang dilakukan, penjelasan tersebut kemudian dijelaskan pada pasal berikutnya. Perubahan lain yang dilakukan adalah perubahan terkait tanggal dan waktu. Pada akhir pembahasan, diberikan kesempatan untuk kuorum menyampaikan usul dan saran. Terdapat beberapa usul dan saran yang masu, terkait bagaimana sebaiknya perubahan ini dilakukan.

Agenda Rapat Dengar Pendapat UU No 01 Tahun 2019 ini berlangsung lancar dengan kuorum yang lumayan aktif. Sebelumnya, Ichsan Nur Rahman selaku ketua komisi 4 , Komisi Kelegislatifan , yang kali ini bertindak sebagai narahubung dan penanggung jawab merasa sedikit khawatir dengan dilakukannya rapat secara virtual ini, kendala utama yang ditakutkan adalah koneksi kuorom yang tidak semuanya bagus, selain itu jumlah peserta yang terbatas juga sempat membuatnya khawatir RDP ini tidak mencapai maksud dan tujuan yang sudah ditargetkan.

“Tujuan dari RDP ini adalah untuk mendengarkan pendapat, saran, dan kritikan dari warga IMAKA, sehingga nantinya produk hukum yang dihasilkan dapat sesuai dengan keadaan IMAKA saat ini. Dengan diadakannya RDP diharapkan setelahnya warga IMAKA dapat memahami lebih jelas bagaimana sistem keuangan yang ada di IMAKA, dan warga IMAKA tentunya dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah dibuat”. Ungkap Ichsan Nur Rahman pada kesempatan wawancara yang kami lakukan. Revisi beberapa pasal tersebut telah mencapai kesepatan antara DPM dan kuorum yang hadir,ditandai dengan sudah tidak ada lagi pertanyaan , masukan dan saran dari kuorum yang hadir. Selanjutnya hasil RDP ini akan dilakukan perevisian dan pengesahan pada Rapat Paripurna DPM IMAKA, tutur Ichsan di akhir wawancara. (SST, NWS).

Tinggalkan Balasan