Jurnalikanews – Selasa (16/5) Aliansi BEM se-Bogor mengadakan aksi yang disebut “Paripurna jalanan” di depan Balaikota Bogor, Jawa Barat. Aksi ini diikuti oleh sekitar 130 massa aksi yang terdiri dari perwakilan kampus-kampus yang ada di kota dan kabupaten Bogor diantaranya IPB, Universitas Djuanda, Universitas Pakuan, STIE Dewantara, STEI Tazkia, dan Politeknik AKA Bogor. Aksi ini telah berlangsung sejak pukul 10.30. Aksi ini menuntut tegas terealisasinya enam skala prioritas yang dicanangkan walikota Bogor Bima Arya Sugiarto yang dinilai belum tuntas mengingat terhitung sudah memasuki tiga tahun pemerintahan walikota tersebut. Pemerintah Bogor dinilai selama tiga tahun ini masih terfokus pada salah satu skala prioritas saja, yaitu penataan ruang publik, taman, dan ruang terbuka hijau.
“Dalam aksi ini kita me
nuntut walikota Bogor mengoptimalkan penyerapan APBD Kota Bogor, memfokuskan pembangunan hal yang esensial seperti pembangunan manusia dan kemiskinan, penuntasan transportasi publik, dan kejelasan dan regulasi penataan PKL. Itulah tuntutat kita hari ini,” jelas Muharam Jaya, selaku koordinator Aliansi BEM Se-Bogor. Ia menambahkan, pembangunan Kota Bogor masih terpaku pada Sistem satu arah atau SSA, namun pembangunan manusianya yang masih belum optimal. SSA sendiri dinilai belum optimal dalam menuntaskan kemacetan Kota Bogor. “Terkait dana APBD Kota Bogor yang terpakai adalah 87 %, sedangkan syarat pemakaian optimal APBD adalah 90 %. Lalu, tentang penuntasan transportasi publik, hanya tranportasi online saja yang telah diberi regulasi semenjak kasus antara transportasi online dan umum, sedangkan angkutan umum yang telah bertahun-tahun ada di Bogor belum juga diberi regulasi. Terakhir, tentang PKL adalah selama belum jelasnya mau di kemana kan PKL ini,” tambahnya.
Aksi ini ditutup pada pukul 17.00 dengan doa dan pembacaan pernyataan sikap, longmarch ke DPRD dan ikutnya perwakilan dari aliansi sebanyak 15 orang untuk mengikuti sidang paripurna. (Geum)
Jurnalistik Politeknik AKA Bogor