JURNALIKA

Jurnalistik Politeknik AKA Bogor

Artikel Berita Berita Eksternal Recent Update

Dalami Dugaan Korupsi E-KTP, KPK Periksa Bekas Sekjen Kemendagri

aka 3
Jurnalikanews – Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni selesai diperiksa terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.
Koran Tempo edisi 23 Desember 2016 pernah menyebut bahwa Diah sebagai orang yang berperan penting dalam persiapan dan pelaksanaan proyek E-KTP pada 2009-2012. Salah seorang penegak hukum mengatakan, Diah diduga ikut mengatur proyek, lobi Senayan, dan menerima fulus dari konsorsium Perum Percetakan Negara RI yang memenangkan tender.
Diah membantah tudingan itu. “Tidak ada. Pekerjaan Sekretaris Jenderal hanya administratif,” katanya setelah diperiksa KPK Desember tahun lalu.
Juru bicara KPK Febri Diansyah memastikan lembaganya akan mencantumkan seluruh nama-nama yang berperan dalam korupsi E-KTP. Ia juga mengatakan lembaganya akan mengurai siapa saja yang menerima aliran dana korupsi E-KTP. “Baik yang berasal dari DPR, pemerintah, maupun swasta,” ujarnya.
Namun, Febri tak mau merinci siapa saja nama-nama yang tercantum dalam surat dakwaan. “Nama dan peran para pihak akan kami sampaikan di dakwaan,” katanya.
Menurut Febri, dari ratusan saksi yang sudah diperiksa KPK, beberapa di antaranya bersikap kooperatif. Febri menyebut ada 14 nama yang mengembalikan duit korupsi e-KTP. Dari pengembalian itu terkumpul duit korupsi sebesar Rp 30 miliar. KPK juga menerima pengembalian uang dari lima korporasi dengan total Rp 220 miliar.
Diah mengaku pemeriksaan terhadap dirinya hari ini hanya sebatas melengkapi data-data. “Cuma sedikit, melengkapi data saja,” kata Diah usai diperiksa di KPK, Jakarta, Selasa (3/12/2016).
Ketika ditanya mengenai pertemuan-pertemuan yang membahas anggaran, Diah Anggraeni hanya menjawab singkat.
“Enggak, enggak,” tukas dia.
Terkait pemeriksaan tersebut, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya perlu mengambil keterangan dari Diah karena kasus KTP elektronik agak panjang dan karakternya yang rumit.
“Penyidik mendapat informasi baru kemudian diklarifikasi lebih lanjut sehingga konstruksinya lebih lengkap dalam proses penyidikan ini. Kita berharap pihak lain selain yang dua orang sudah ditetapkan jadi tersangka dapat diungkap lebih jauh dalam penyidikan kasus e-KTP,” kata Febri Diansyah saat dihubungi terpisah.
Di kasus tersebut, KPK telah menetapkan dua tersangka. Keduanya adalah Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto dan bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman.
Negara diduga menderita kerugian Rp 2,3 triliun akibat korupsi pengadaan e-KTP dari total nilai proyek Rp 5,9 triliun. Surat dakwaan dua tersangka E-KTP telah dilimpahkan jaksa KPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Rabu, 1 Maret 2017. Rencananya sidang pembacaan dakwaan akan dilaksanakan pada Kamis, 9 Maret 2017.
Sumber: nasional.tempo.co, tribunnews.com