JURNALIKA

Jurnalistik Politeknik AKA Bogor

Artikel Recent Update

Pemenuhan Hak Politik Difabel melalui Pemilu Aksesibel

Jurnalikanews– Beberapa waktu yang akan datang, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi. Suatu perhelatan akbar di mana masyarakat Indonesia secara luas dapat mewujudkan partisipasi politiknya secara langsung. Kita kenal hal tersebut dengan sebutan pemilihan umum (Pemilu). Agenda tersebut dilaksanakan secara rutin setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menentukan wakil-wakil rakyat dan pimpinan pejabat yang akan memperjuangkan hak-haknya. Hal yang harus diperhatikan dalam perhelatan pemilu tersebut adalah partisipasi setiap individu sebagai warga negara. Selain sebagai wadah untuk menentukan secara langsung wakil rakyat yang akan memperjuangkan hak-haknya, partisipasi dalam pemilu juga merupakan hak setiap warga yang merupakan konkritisasi hak politik, dan hal itu dilindungi oleh konstitusi. Pada aspek inilah yang menjadi kerentanan. Tidak semua warga negara terpenuhi hak politiknya, terutama kelompok-kelompok rentan seperti kaum difabel. agus-2Menilik pelaksanaan pemilu pada tahun 2014, tidak sedikit hak politik kaum difabel baik dalam hal memilih maupun dipilih terabaikan. Kampanye hanya dengan poster dan baliho oleh masing-masing calon tentu akan menghambat akses informasi bagi tuna netra. Penempatan bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang melalui lantai berundak atau bahkan di tengah lapangan tentu akan mempersulit pengguna kursi roda untuk dapat mengakses TPS. Penggunaan surat suara yang seragam dalam artian tidak ada pembeda dengan yang digunakan oleh kelompok difabel tentu akan sangat menyulitkan penyandang tuna netra untuk memilih calon yang sesuai kehendaknya. Dalam praktiknya selama ini, penyandang disabilitas misalnya tuna netra dibantu oleh petugas untuk melakukan pemungutan suara. Namun, tentu kita tidak pernah melupakan adanya asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL). Adanya bantuan oleh petugas tentu telah mencederai asas-asas yang berlaku dalam pemilu tersebut. Jika hal tersebut dibiarkan berkelanjutan, bukan tidak mungkin potensi-potensi intervensi yang mencederai asas pemilu yang lebih besar akan terjadi. Atas dasar refleksi dan penjelasan di atas, sebagai bahan evaluasi dari yang telah terjadi dan bentuk antisipasi atas pemilu yang akan terjadi, perlu kiranya ada pembenahan pelaksanaan pemilu menuju pemilu yang aksesibel bagi difabel demi terpenuhinya hak politik seluruh warga negara secara berkeadilan. Bentuk perbaikan tersebut diantaranya adalah adanya data secara spesifik tentang daftar pemilih difabel, adanya fasilitas yang memadai sesuai kebutuhan penyandang disabilitas, adanya pendanaan yang cukup untuk memenuhi fasilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas. Tidak kalah pentingnya juga adanya peran aktif petugas pemilu untuk melakukan sosialisasi berkaitan dengan pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu serta berkaitan dengan tersedianya fasilitas atau alat bantu bagi penyandang disabilitas dalam memenuhi hak politiknya yaitu partisipasi dalam pemilu.

oleh : Mohammad Agus Maulidi