JURNALIKA

Jurnalistik Politeknik AKA Bogor

Berita Eksternal

TOLAK REKLAMASI

img-20160915-wa0002Jurnalikanews- Reklamasi seakan dianggap menjadi solusi tepat oleh pemangku jabatan saat ini. Berdasarkan modul Pedoman Perencanaan Tata Letak Ruang Kawasan tahun 2007 Reklamasi adalah suatu pekerjaan atau usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Namun sudahkah program reklamasi ini menimbang dari berbagai sisi?
Terkait program reklamasi yang akan dilakukan di pulau G, mahasiswa yang tergabung dalam kesatuan BEM SI melakukan aksi pada Selasa, 13 September 2016 di gedung Koordinator Kementrian Maritim Republik Indonesia. Bukan hanya perwakilan mahasiswa saja namun aksi ini juga diikuti oleh beberapa perwakilan masyarakat seperti solidaritas perempuan, LBH (Lembaga Bantuan Hukum), dan KNT (Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia). BEM SI menuntut untuk diadakannya komunikasi antara pemerintah dengan perwakilan mahasiswa namun Konferensi Pers yang akan diselenggarakan oleh Ahok di gedung Koordinator Kementrian Maritim pada Selasa, 13 September 2016 dikabarkan pindah di gedung Kementrian ESDM. Saat dikonfirmasi, konferensi pers ditunda hingga hari Kamis mendatang. Adanya penundaan konferensi pers ini mengakibatkan tidak adanya komunikasi antara dua pihak terkait. Sehingga Tim Jurnalika pun tidak bisa meminta keterangan dari pihak Gubernur DKI Jakarta maupun Mentri Maritim RI.img-20160915-wa0001
Dari hasil PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) program reklamasi pulau G bermasalah karena tidak berlandaskan aturan dan hukum yang jelas sehingga perlu dihentikan. “Berdasarkan sudut pandang yang kami terima dan kami sintesiskan, reklamasi ini lebih berdampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat teluk Jakarta. Hari ini secara khusus kami menyikapi Menteri Kemaritiman sekarang, Luhut Panjaitan yang tidak menghormati proses hukum seperti yang kita ketahui saat ini proyek reklamasi sedang dimoratorium dihentikan sementara oleh kementrian Lingkungan Hidup dan oleh Menko Kemaritiman sebelumnya untuk dikaji kembali agar pengembang-pengembang disana melakukan analisis dampak lingkungan terlebih dahulu sebelum membangun gedung-gedung tinggi” ungkap Mujab, Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI. Mahasiswa tidak hanya melakukan aksi penolakan reklamasi, namun mereka juga menawarkan solusi yang dipandang img-20160915-wa0000lebih baik yaitu pengadakan konservasi pada pulau G sehingga lebih terkelola pulau tersebut bukan dengan cara pembangunan apartemen dan pusat hiburan.
Komite Nelayan Tradisional memanfaatkan momen aksi ini untuk mengharapkan kesediaan Pemerintah membatalkan proyek reklamasi yang telah dicanangkan beberapa bulan silam. “Semua pada tahu lihat bukti lihat kenyataan kalau tentang reklamasi menyengsarakan rakyat nelayan kecil. Mau keluar kelaut aja susah, kedua rusak lingkungan kena pengerukan reklamasi, ketiga dulu penghasilan walaupun gak cukup tapi dapatlah. Bahkan setelah reklamasi itu boro-boro istilahnya mencukupi, untuk bertahan hidup aja kalau gak ada yang lain-lain ngebantu, sama sekali ya gak bisa hidup,” keluh Sali salah satu anggota KNT. Anginlah yang menyampaikan pesan mereka pada pemangku Jabatan. Segera bertindak lebih baik daripada bersembunyi dibalik pagar tinggi. (silv/Pt) (15/9/16)