JURNALIKA

Jurnalistik Politeknik AKA Bogor

Hiburan Recent Update

Menanti Terwujudnya Badan Pangan Nasional

12992278_1317013364994665_2095495262_n Tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia masih rentan sekali terjadi berbagai masalah dalam bidang pangan. Belum maksimalnya kinerja berbagai sektor, seperti : pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan kelautan menjadi penyebab utama permasalahan tersebut. Padahal bukan hal yang awam lagi bahwa pangan adalah salah satu unsur penting dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kemunculan UU No 18 Tahun 2012 yang mengamanatkan terbentukknya Badan Pangan Nasional (BPN ) memberikan harapan baru untuk meningkatkan standar dalam bidang pangan. Pasalnya, Mentri Pembngunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar mengatakan bahwa badan ini berfungsi untuk mengantur distribusi, stok, harga pangan, hingga mengurangi impor. Dengan begitu sektor pangan akan lebih terdata, terkontrol, terevaluasi, serta menguatkan peran Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menjaga logistik pangan nasional. Harapan tidak terjadinyatumpang tindih antara BPN dan Bulog ini telah dijawab dengan tgas oleh Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti bahwasanya talah siap menjaga ketahanan pangan di luar beras.
Batas waktu yang diberikan untuk membentuk BPN yakni selambat-lamabatnya tiga tahun setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut atau pada 17 November 2015. Dengan kata lain pemerintah telah terlambat untuk memenuhinya, pasalnya hingga saat ini belum ada pengesahan pembentukkan Badan Pangan Nasional tersebut.Surat teguran dari DPR-pun sudah diberikan atas keterambatan ini.
Dilansir dari Greeners.co Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kementrian Pertanian (Kementan) telah membentuk tim untuk pembentukan badan ini. Namun, belum jelasnya pembagian tugas antara Perum Bulog, Kemenpan RB, Kementan dan pemangku kepentingn lainnya menjadi salah satu penghambat dalam pembentukkan. Disamping itu anggaran yang akan dialokasikan untuk pembentukkan BPN juga belum diputuskan. Untuk itu, kementrian telah mengusungkan alternatif lain untuk menanggulanginya yakni membentuk Lembaga Pemeritahan non-kementrian, Badan Pangan Indepeden, atau mengoptimalkan badan ketahanan pangan yang sudah ada.
Terlepas dari bagaimana struktur atau siapa saja yang berwenang dalam badan pangan yang akan dibentuk ini diharapkan bahwa seluruh komponen yang dibutuhkan dapat berkontribusi aktif agar mencapai tujuan utama yaitu peningkatan dalam bidang pangan untuk Indonesia. (NL)